Kelalaian Pemkab Bursel Berdampak Pada Kemaslahatan Masyarakat Ambalau. -

Faktualkini.com, Ambon — Sejauh ini pemerintah kabupaten begitu lalai dan acuh tau terhadap persoalan infrastruktur jalan, terkhususnya pada ruas pembangunan jalan lingkar Ambalau yang kini masih mangkrak tanpa status yang jelas akan arah keberlanjutan pembangunan.

Jalan lingkar yang semestinya dijalan jalur vital konektivitas antar desa hilang arah dan jalan ditempat dengan nuansa yang rusak dan memprihatikan dan belum layak untuk di lalui. Sejauh ini tidak ada itikad baik akan kemandekan yang sudah bertahun tahun.

Opsi yang digunakan oleh DPRD provinsi Maluku melalui komisi C, tidak diindahkan oleh pemerintah Daerah kabupaten buru selatan, DPRD yang punya tupoksi di bidang itupun diam seribu bahasa tanpa ada terobosan yang efektif dan lebih parahnya tidak dapat menghadiri setiap panggilan rapat DPRD provinsi untuk membahas jalan lingkar Ambalau tersebut.

Pemerintah daerah sebagai representasi dan organ vital akan semua hal itu tidak bisa melirik sumberdaya dan keberhasilan ketika jalan lingkar itu rampung. Karna jalan lingkar Ambalau bukan hanya tentang aspal dan beton tapi tenang akses pendidikan, akses ekonomi, akses kesehatan dan keberlanjutan hidup semua masyarakat ambalau.

Jalan Lingkar Ambalau, yang sejak awal digadang sebagai jalur vital penghubung antar desa di Kecamatan Ambalau, kini justru menjadi simbol keterlambatan pembangunan. Kondisi jalan yang rusak, tak layak dilalui, dan terhenti pembangunannya selama bertahun-tahun, tak kunjung mendapatkan perhatian serius dari pihak Pemkab.

Pengabaian terhadap panggilan resmi DPRD Provinsi Maluku juga dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap mekanisme check and balance dalam pemerintahan. Padahal, forum tersebut menjadi ruang strategis untuk memperjuangkan agar proyek Jalan Lingkar Ambalau dapat segera mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi maupun Kementerian terkait.

Saya sebagai kaum muda dan Masyarakat kini menuntut agar Bupati Buru Selatan dan jajarannya memberikan klarifikasi terbuka dan menunjukkan langkah konkret untuk menuntaskan persoalan ini. Sebab, ketidakpedulian terhadap kondisi jalan sama artinya dengan mengorbankan hak dasar warga yang tinggal di pulau-pulau kecil.